Forkompimcam Majalaya Deklarasi Menolak Balap Liar di Wilayah Majalaya Kabupaten Bandung

BANDUNG - Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Majalaya menggelar deklarasi menolak balap liar.

Deklarasi menolak balap liar tersebut dihadiri langsung Kapolsek Majalaya, Camat, Danramil/2404 Majalaya, tokoh masyarakat serta para ormas.

Baca juga: Pakar Hukum Pidana Unpad Menyebut Tragedi di Stadion Kanjuruhan Bukan Peristiwa Pidana

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo melalui Kapolsek Majalaya Kompol Aep Suhendi mengatakan deklarasi ini digelar dalam menyikapi perkembangan situasi kamtibmas mengenai maraknya balap liar.

"Baik itu sore hari maupun malam hari. Yang tentunya mengganggu kenyamanan para pengguna jalan raya, " kata Aep. Minggu, 17 Maret 2024.

Baca juga: MK Tolak Permohonan Judicial Review Heintje Mandagie Cs atas Undang-Undang PERS

"Sehingga dengan dasar tersebut, kami merasa perlu melakukan ini sebagai bukti bahwa, kejadian tersebut bukan hanya tanggung jawab kami TNI-POLRI, tapi sudah menjadi tanggung jawab masyarakat, " sambungnya.

Baca juga: PP HIMMAH Sambangi BPKP Minta Hitung Ulang Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos Covid 19 Tahun 2020

Ia menambahkan deklarasi ini bentuk bukti nyata Forkopimcam Majalaya untuk tidak diam dalam memberantas balap liar.

"Kami tetap solid, sesuai dengan moto kita Majalaya Bangkit, bangkit dari segalanya, dengan sinergitas semua unsur dan komponen di Majalaya, " ujarnya.

Baca juga: Larangan Impor Pakaian Bekas, Aria Bima Dorong Pemerintah Perkuat Pengawasan

Ia pun menegaskan balap liar yang kerap terjadi di Majalaya selama bulan Ramadhan, pihaknya menemukan indikasi bahwa kegiatan balap liar ini ada yang mengkoordinir.

"Kami temukan dilapangan faktanya dan sedang kami dalami, " tuturnya.

Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin: Membangun Kesadaran Hukum dari Desa

Ia pun menjelaskan selama tiga hari melaksanakan kegiatan gabungan operasi. Pihaknya telah mengamankan kurang lebih 58 unit kendaraan roda dua.

Hasil yang diamankan dari balap liar, rata-rata tidak dilengkapi dengan surat-surat yang resmi.

"Kemudian hampir 80 persen masih menggunakan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi aslinya, " pungkasnya.*